Palu – Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) dengan tema “Paradigma Baru Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Sinergi dan Kolaborasi Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi Dalam Mewujudkan Integrasi Sosial Yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pada Kamis (12/11/2026) bertempat di Hotel Jazz, Palu Selatan.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Sosialisasi Kelayan Binter yang telah dilaksanakan pada 14 Oktober 2026 lalu.
“Jika sebulan lalu kita membangun kesamaan pemahaman awal, maka hari ini kita melangkah lebih jauh untuk memantapkan sinergi, merumuskan ide, serta memperkuat koordinasi lintas sektor,” kata Kepala Bapas Kelas I Palu, M. Nur Amin, S.H., M.H., dalam sambutannya saat membuka FGD.
Menurutnya, KUHP Nasional menggeser paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju rehabilitasi dan pemulihan.
“Dua instrumen penting yang menjadi pilar baru dalam penegakan hukum ini adalah Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan,” ujarnya.
Lanjutnya, perubahan tersebut membawa implikasi besar terhadap tugas dan fungsi Bapas.
“Bapas tidak lagi sekadar menjadi fasilitator reintegrasi di akhir masa pidana, tetapi menjadi instrumen sentral dalam pengawasan, pembimbingan, dan penilaian kelayakan pelaksanaan pidana kerja sosial maupun pengawasan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Namun, Nur Amin mengakui keberhasilan pidana alternatif dan reintegrasi sosial tidak dapat dipikul Bapas seorang diri.
Di situlah, kata dia, peran strategis Kelayan Binter sebagai wadah yang menyatukan aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga tokoh-tokoh masyarakat.
“Sinergi ini diperlukan agar warga binaan atau klien yang kembali ke masyarakat tidak dipandang dengan stigma negatif, melainkan dirangkul, dibimbing, dan diberdayakan agar menjadi pribadi yang produktif dan taat hukum,” tuturnya.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para lurah, unsur TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan elemen masyarakat yang hadir.
Menurutnya, kehadiran mereka merupakan bukti kepedulian bersama dalam menciptakan Kota Palu yang aman, kondusif, dan berkeadilan.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Kaharuddin Syah, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu sekaligus Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Tengah, serta Jaya Saputra, S.H., M.H., Ketua IPKEMINDO Sulawesi Tengah.
Hadir pula Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Ferry Hermawan, mewakili Kepala Kanwil.
Selain itu, FGD diikuti unsur Kejaksaan Negeri Palu, Polsek Palu Selatan beserta Bhabinkamtibmas, Koramil 1306-16/Palu Selatan beserta Babinsa, Camat Palu Selatan, para lurah di wilayah Palu Selatan serta perwakilan LBH dan Yayasan Masjid yang tergabung dalam Pokmas Bapas.
Turut hadir ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, para Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan klien pemasyarakatan.
Menanggapi materi FGD, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Palu, Dr. Rismanto, S.H., M.Kn., menyampaikan dukungan penuh terhadap paradigma baru pemidanaan dalam KUHP Nasional.
Menurutnya, keberhasilan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas Litmas dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.
“Kami di Kejaksaan sangat membutuhkan dukungan Bapas. Litmas yang objektif dan komprehensif dari PK menjadi dasar penting bagi Jaksa dalam menuntut pidana alternatif. Tanpa sinergi ini, paradigma rehabilitatif tidak akan berjalan maksimal,” ujar Rismanto.
Ia juga menegaskan kesiapan Kejaksaan Negeri Palu untuk terus berkoordinasi dengan Bapas Palu dan Kelayan Binter, khususnya dalam memastikan pelaksanaan pidana alternatif berjalan sesuai ketentuan dan tetap memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.
Sementara itu, Direktur LBH Jati Center, Ruslan Husen, S.H., M.H., mengapresiasi FGD ini sebagai ruang dialog yang inklusif antara penegak hukum dan masyarakat.
Menurutnya, KUHP Nasional memberikan harapan baru bagi masyarakat kecil agar tidak selalu berujung pada penjara, tetapi dapat dibina melalui pidana alternatif yang lebih humanis.
“Kami dari LBH menyambut baik paradigma rehabilitasi ini. Banyak klien kami yang sebenarnya lebih tepat dibina di masyarakat daripada dipenjara. Melalui Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan, mereka tetap bisa bertanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus tetap produktif dan tidak kehilangan masa depan,” tutur Ruslan.
Ia juga berharap LBH dan Pokmas Bapas dapat terus dilibatkan dalam pendampingan dan pembimbingan klien, agar integrasi sosial benar-benar inklusif dan tidak menimbulkan stigma di masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ruslan juga menyampaikan catatan penting terkait keterbatasan sumber daya di Bapas Palu.
“Personil PK Bapas harus ditambah. Jumlah PK saat ini hanya 19 orang, tidak sebanding dengan jumlah klien yang diawasi. Permintaan Litmas juga terus meningkat dan tidak sebanding dengan jumlah wilayah yang harus dilayani. Jika ini tidak menjadi perhatian, maka kualitas pembimbingan dan Litmas bisa terganggu, padahal KUHP Nasional justru menuntut peran Bapas yang semakin besar,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dan jajaran Ditjenpas dapat memperhatikan penambahan personil PK, agar pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, Pidana Pengawasan, dan pembimbingan klien dapat berjalan optimal.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman, ditempat terpisah memberikan apresiasi atas inisiatif Bapas Palu dalam memperkuat Kelayan Binter.
“Saya mengapresiasi Bapas Palu yang terus menggerakkan Kelayan Binter. KUHP Nasional adalah perubahan besar. Pemasyarakatan kini berada di garda terdepan dalam mewujudkan pemidanaan yang humanis, rehabilitatif, dan berkeadilan,” ujar Herman Mulawarman.
Kakanwil menegaskan bahwa Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan hanya akan berhasil jika seluruh pihak bersinergi, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, pemerintah wilayah, TNI, hingga tokoh masyarakat.
“Sinergi inilah kunci. Bapas tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh dukungan Kejaksaan dalam penuntutan, dukungan lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan di lapangan. Itulah wujud nyata integrasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kakanwil juga berpesan kepada seluruh jajaran Bapas di Sulawesi Tengah untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan menjadikan Kelayan Binter sebagai wadah kolaborasi yang aktif, bukan sekadar formalitas.
“Saya minta seluruh jajaran untuk menjadikan FGD ini bukan hanya diskusi, tetapi aksi nyata. Rangkul klien, hilangkan stigma, dan bimbing mereka agar kembali menjadi warga yang bermanfaat. Itulah esensi dari paradigma baru pemidanaan ini,” tutupnya.
Kegiatan FGD berlangsung aktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta menyampaikan berbagai masukan, ide, dan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, Pidana Pengawasan, dan reintegrasi sosial klien.
Dengan dilaksanakannya FGD ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi Kelayan Binter semakin solid dalam mewujudkan integrasi sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kota Palu.
Humas Bapas Kelas I Palu
